Tarif Dasar Listrik Mencekik ?

Tepat 1 Mei 2017 bangsa kita kembali dihebohkan dengan berita yang tampaknya terasa sangat menyakitkan hati bangsa, yaitu berita tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik / TDL yang memang sejak awal Januari 2017 sudah mulai merangkak naik perlahan dan pasti dengan besaran yang cukup signifikan. Beban hidup yang sudah berat sepertinya akan menjadi jauh lebih berat apalagi saat ini kebutuhan listrik adalah salah satu kebutuhan primer yang wajib terpenuhi disamping kebutuhan pokok lainnya.

Bingung mau ngadu kemana, ke Wakil Rakyat gak bisa, ke Pemerintah juga gak bisa, apalagi jika masyarakat mengetahui bahwa kenaikan Tarif Dasar Listrik / TDL ini telah melewati persetujuan Pemerintah dan Wakil kita di Gedung Dewan sana. Sementara informasi yang beredar tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik / TDL ini lebih banyak informasi “katanya” yang justru membuat semakin rakyat semakin panik dan sama sekali tidak memberikan solusi. Biasanya kalau sudah begini orang-orang yang bertanggung jawab pada lari dari tanggung jawabnya.

Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mencoba menyampaikan beberapa pertimbangan tentang kenaikan TDL berdasarkan Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN Persero, yang ditanda tangani oleh para pemimpin negara ini:

bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment), perlu menyesuaikan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

bahwa penerapan subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga melalui penyesuaian tarif untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016;

Dari pertimbangan Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 seperti yang saya kutip di atas ada beberapa kata kunci yang bisa kita perhatikan lebih serius, diantaranya adalah:

  • mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik;
  • peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen;
  • peningkatan rasio elektrifikasi;
  • mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA;
  • telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016.

Pada tulisan kali ini, saya mencoba membahas berdasarkan opini pribadi terkait permasalahan ini, kalau gak setuju gak apa-apa karena ini hanya opini berdasarkan atas apa yang saya ketahui dari beberapa poin-poin di atas yang menurut saya penting 🙂

Kelangsungan Pengusahaan Penyediaan Tenaga Listrik dan Mutu Pelayanan pada Konsumen

Selama ini kita hanya bisa protes, komplain soal tarif TDL yang mahal tanpa kita pernah mencoba mencari tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Berapa sebenarnya biaya untuk pembangkitan energi listrik yang kemudian nanti dijual kepada masyarakat.

Kalimantan Barat sendiri saat ini sebagian besar pembangkit berbasis bahan bakar fosil baik itu dari Diesel maupun PLTU berbasis Batubara dan sebagian kecil beli listrik dari SESCO Malaysia.

Ada hitungan simpel yang biasanya dijadikan patokan dasar yang cukup mudah dipahami untuk pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil khususnya diesel, yaitu:

1 Liter BBM = 3 kWh

Jadi dalam pembakaran 1 liter BBM idealnya akan menghasilkan 3 kWh energi listrik siap jual. Jadi misal harga solar industri (saat ini) kisaran Rp. 8.600,- anggap saja Rp. 9.000,- / liter, maka dengan rumus sederhana di atas, harga per kWh pembangkit listrik berbahan bakar fosil adalah Rp. 3.000,- / kWh (Muahal banget kan)

Anggap saja PLN sekarang pembangkitnya pake MFO (BBM yang lebih murah) dengan harga Rp. 6.000,- / liter, maka harga per kWh dengan rumus sederhana di atas didapatkan angka Rp. 2.000,- / kWh.

Untuk EBT (Energi Baru Terbarukan) harga BPP berkisar dari Rp. 900,- / kWh sampai Rp. 1.400,- / kWh

Jadi kebayangkan, kenapa pemerintah dengan Permen ESDM 28 Tahun 2016 menetapkan harga per kWH ada di angka Rp. 1.352,- / kWh.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi & Subsidi Tepat Sasaran

Saya belum sempat nanya sama teman-teman yang bertugas di Bidang Ketenagalistrikan soal Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat, kalau tidak salah sih masih berada pada angka 60 – 70 % saja. Anggap saja diketahui Jumlah Penduduk Kalimantan Barat adalah 4.5 Jt penduduk, dan misalnya satu rumah tangga yang kemungkinan nantinya akan teraliri listrik terdiri dari 4 orang, berarti ada sekitar 1 Jt pelanggan yang akan dialiri listrik nantinya. Nah dengan tingkat rasio elektrifikasi 70%, berarti hanya ada 700 ribu pelanggan yang baru bisa dilayaninya, sisanya 300 ribu calon pelanggan (keluarga / rumah) masih belum menikmati aliran listrik.

Saudara-saudara kita di pedalaman sana dengan jumlah 30% dari total rumah tangga di Kalimantan Barat masih belum merdeka (istilah yang biasa saya dapatkan dari omongan warga pedalaman). Dan terhambatnya peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah gara-gara kita juga. Terlalu banyak subsidi yang dikeluarkan Pemerintah untuk kita, subsidi yang seharusnya saudara-saudara kita di pedalaman lah yang harus menikmatinya.

Catatan:

Dari beberapa pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di beberapa kampung di Kalimantan Barat yang terisolir, saya ambil contoh pembangkit listrik berbasis tenaga surya (PLTS Komunal), masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat menentukan besaran iuran yang harus dibayarkan untuk listrik yang digunakan mereka. Besaran energi yang mereka dapatkan sangat kecil (cukup untuk penerangan) yakni 300 Wh / hari, yang jika diakumulasi dalam sebulan pemakaian energi mereka didapatkan angka 9 kWh / bulan.

Biasanya mereka membayar Rp. 30.000,- / Bulan sesuai kesepakatan, biaya yang mereka bayarkan untuk mereka sendiri dan mereka kelola sendiri dalam menjaga kerbelangsungan / biaya operasional pembangkit yang terpasang. Bayangkan Rp. 30.000,- untuk 9 kWh. Jika kita hitung, berarti mereka membayar  untuk setiap 1 kWh adalah kurang lebih Rp. 3.000,-. Atau bisa dibilang 3 kali lipat dari harga kWh yang kita bayarkan ke PLN.

Tegakah kita, dan zalimnya kita menikmati subsidi yang seharusnya saudara-saudara kita di pedalaman yang lebih berhak menikmatinya …

Kita membayar Rp. 1.352,- / kWh sementara mereka membayar Rp. 3.000,- / kWh. Masa sih kita protes sana protes sini dan boros dalam pemakaian energi listrik untuk kepentingan sekunder dengan harga subsidi, sementara mereka saudara-saudara kita hanya untuk kebutuhan primer (penerangan) mereka rela membayar Rp. 3.000,- / kWh. Bukankah seharusnya posisi ini dibalik, kita yang menggunakan listrik untuk lebih banyak kebutuhan sekunder yang dikenakan tarif Rp. 3.000,- / kWh sementara saudara2 kita yang menggunakan listrik untuk kebutuhan primer (penerangan) mendapatkan tarif subsidi ???

NB.

Sementara ini yang dapat saya tuliskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin akan banyak editan pada tulisan ini nantinya …

Referensi:

http://www.infohargabbm.com/
http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/23/1533/tarif.listrik.ebt.akan.berbeda.di.tiap.wilayah
http://iesr.or.id/2017/02/harga-listrik-energi-terbarukan-tidak-menarik/
https://finance.detik.com/energi/3412304/patokan-harga-energi-terbarukan-buatan-jonan-tak-bakal-diprotes-pln

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *